DPR Wanti-wanti Manajer koperasi Merah Putih Tidak Diisi Kader Partido Tertentu

DPR Wanti-wanti Manajer Kopi Kopi Tidak Diisi Kader Partai Tertentu

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar kebijakan perekrutan 30 ribu formasi manajer kopi kopi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Menurut dia, posisi strategis sebagai manajer kopi sangat rentan diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, termasuk kader partai politik.

Mufti menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Standar profesional yang jelas dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dinilai menjadi kunci agar program pemberdayaan ekonomi rakyat desa tetap berjalan sesuai tujuannya. "Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik, di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu," tegas Mufti dalam keterangannya, Kamis (23 April 2026).

Selain itu, Mufti turut menyoroti nasib masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat dalam pengembangan kopi kopi. Ia menyebut banyak pihak di desa yang sejak awal sudah bekerja, mulai dari tahap administrasi hingga operasional dasar, meski tanpa kepastian insentif. Situasi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah agar semangat pemberdayaan ekonomi di tingkat desa tidak terkikis.

Dalam konteks ini, Mufti berharap proses rekrutmen manajer kopi dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan begitu, program yang digagas untuk mendorong ekonomi kerakyatan di pedesaan ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.