Kopdes Merah Putih Kelola Tambang, Bahlil: Harus Penuhi Syarat
Ringkasan AI
Ringkasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan koperasi yang ingin mengelola tambang, termasuk koperasi Desa Merah Putih, harus memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Ia menyebut izin tidak akan diberikan otomatis kepada seluruh koperasi.
Kementerian ESDM sedang menyusun kriteria agar pemberian izin berlangsung transparan dan akuntabel. Salah satu syarat yang dipertimbangkan adalah koperasi berada di sekitar lokasi tambang.
Dampak
Kebijakan ini menegaskan bahwa pengelolaan tambang oleh koperasi akan melalui seleksi ketat, sehingga tidak semua koperasi bisa ikut serta. Aturan ini juga menempatkan koperasi lokal sebagai pihak yang lebih berpeluang.
Bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang, kebijakan tersebut bisa membuka kesempatan ekonomi baru jika koperasi mereka memenuhi syarat. Namun, proses perizinan tetap bergantung pada ketentuan resmi pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan koperasi yang ingin mengelola tambang harus memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat ia menanggapi peluang koperasi Desa Merah Putih ikut mengelola usaha pertambangan.
Bahlil mengatakan pemerintah tidak akan memberikan hak pengelolaan tambang kepada seluruh koperasi secara otomatis. Menurut dia, hanya koperasi yang memenuhi ketentuan yang berpeluang memperoleh kesempatan tersebut.
Ia menyebut salah satu syarat utama adalah koperasi yang bersangkutan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kementerian ESDM juga tengah menyusun persyaratan agar pemberian izin berjalan transparan dan akuntabel.
Salah satu syarat yang dipertimbangkan ialah koperasi berada di sekitar lokasi tambang yang akan dikelola. Dengan begitu, pemberian izin diharapkan tepat sasaran dan tidak diberikan kepada sembarang pihak.
Pemerintah, kata Bahlil, tetap membuka peluang bagi koperasi yang mampu memenuhi aturan yang berlaku. Ia menegaskan proses seleksi akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang disiapkan agar pengelolaan tambang berjalan sesuai aturan.
