Model Bisnis Kopdes Merah Putih: Antara Asumsi 100% Konsumen dan Realitas Desa

JAKARTA TIMUR - Satu unit mobil pick up 4x4 terlihat terparkir di basement Yodya Tower, Jakarta Timur, dengan stiker bertuliskan koperasi Desa Merah Putih di sisi bodinya. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan rencana operasional koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan mulai beroperasi serentak pada 30 Juli 2026. Namun, Joao enggan menanggapi lebih jauh isu impor mobil 4x4 Mahindra yang disebut menelan biaya Rp24,66 triliun untuk 105.000 unit dan menuai kritik terkait transparansi pengadaan.

Sorotan lain mengarah pada proses rekrutmen 30.000 manajer Kopdes. Joao menyatakan tidak terlibat dalam urusan tersebut dan tidak menjawab pertanyaan mengenai gaji. Informasi yang beredar sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut lebih dari 380.000 orang mendaftar dan peserta yang lolos akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah Agrinas.

Pemerintah juga mengeklaim percepatan pembangunan Kopdes terus berjalan, dengan ribuan unit disebut telah selesai dan ribuan lainnya masih dalam proses. Dalam rancangan model bisnis, Kopdes diposisikan sebagai jaringan distribusi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, terutama untuk menjual pupuk bersubsidi dan LPG 3 kilogram sesuai harga eceran tertinggi, sekaligus menjadi pusat ritel di desa.

Joao menyebut Kopdes akan menyesuaikan bisnisnya dengan potensi masing-masing desa. Ia memakai asumsi 100% warga akan berbelanja di Kopdes, dan memberi ilustrasi 3.000 keluarga di satu desa yang berbelanja Rp1 juta per bulan sehingga potensi pemasukan mencapai Rp3 miliar per bulan untuk koperasi. Ia juga menekankan rantai distribusi akan dipersingkat agar barang bisa langsung dari pabrik ke koperasi tanpa melalui perantara.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai pemangkasan rantai pasok melalui Kopdes berpotensi menciptakan keuntungan Rp50 triliun. Ia menyebut perantara dapat mengambil keuntungan 10–30% di setiap tahap distribusi, sehingga penyederhanaan jalur dari produsen ke koperasi lalu ke konsumen diharapkan meningkatkan nilai tukar petani dan daya beli masyarakat desa.

Di sisi lain, skema pendanaan Kopdes memunculkan kekhawatiran. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.7/2026 menetapkan alokasi wajib hingga 58,03% dari pagu dana desa untuk Kopdes, yang disebut setara Rp34,57 triliun, sehingga ruang fiskal desa dinilai menyempit dan berisiko tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada di puluhan ribu desa. Tantangan operasional lain mencakup kapasitas pengelolaan, literasi keuangan, serta kesiapan digitalisasi, sementara laporan INDEF menyebut sekitar 49% koperasi terintegrasi secara digital karena kendala infrastruktur internet yang belum merata; Joao menegaskan Kopdes Merah Putih ingin dibangun lebih modern, profesional, transparan, dan terdigitalisasi dibanding model koperasi sebelumnya.