Jogja Mulai Kembangkan KKMP, Wamira Disiapkan Jadi Mesin Ekonomi Warga dan Penekan Harga Pokok

Ringkasan AI
Ringkasan
Pemkot Yogyakarta mulai mengoptimalkan koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) melalui peluncuran Wamira (Warung Milik Rakyat) sebagai unit usaha koperasi warga untuk distribusi kebutuhan pokok murah. Peluncuran perdana berlangsung di KKMP Kelurahan Giwangan pada Jumat (22/5/2026), dan akan diperluas ke lima wilayah percontohan: Giwangan, Purwokinanti, Cokrodiningratan, Pakuncen, dan Klitren.
Wali Kota Hasto Wardoyo menyebut Wamira ditujukan untuk stabilisasi harga, menjaga ketersediaan barang, memperluas jalur distribusi hingga tingkat kampung, serta memperpendek rantai pasok. KKMP Giwangan aktif sejak Juli 2025, memproduksi sabun dan memasok kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis sejak September.
Dampak
Wamira menambah akses warga kampung terhadap kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dan lokasi lebih dekat, sekaligus menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah. Skema koperasi diarahkan agar perputaran keuntungan melibatkan UMKM lokal dan membuka peluang kerja di tingkat kelurahan.
YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengoptimalkan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) lewat peluncuran Wamira atau Warung Milik Rakyat sebagai unit usaha baru berbasis koperasi warga. Program ini diproyeksikan menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok murah sekaligus penggerak ekonomi kampung. Peluncuran perdana Wamira dilakukan di KKMP Kelurahan Giwangan pada Jumat (22/5/2026).
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, tujuan program Wamira antara lain untuk pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok. Menurut Hasto, peluncuran di Giwangan menjadi tahap awal pengembangan gerai Wamira di lima wilayah percontohan, yakni Giwangan, Purwokinanti, Cokrodiningratan, Pakuncen, dan Klitren. Ia menegaskan Wamira tidak dirancang sekadar menjadi toko kebutuhan pokok, melainkan instrumen ekonomi kerakyatan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat perputaran ekonomi warga.
Hasto menilai distribusi pangan selama ini masih terpusat di titik-titik ekonomi tertentu dan pasar tradisional besar. Melalui Wamira, Pemkot ingin memperluas jalur distribusi kebutuhan pokok hingga tingkat kampung agar warga lebih mudah mendapatkan barang dengan harga terjangkau dan akses yang lebih dekat. Ia berharap skema ini dapat menutup celah distribusi sekaligus memperpendek rantai pasok di tingkat lokal.
Selain itu, Hasto menekankan konsep Wamira diarahkan agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati pemodal besar, melainkan kembali berputar di masyarakat melalui koperasi dan UMKM lokal. Program ini disebut sebagai kebijakan pro-poor, pro-job, dan pro-growth karena ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan UMKM, serta menekan kemiskinan di tingkat kampung. Dalam kesempatan yang sama, ia mendorong gerakan “beli dari warga sendiri” dengan menguatkan koperasi dan UMKM lokal, termasuk ajakan agar ASN bersama masyarakat membeli produk UMKM Kota Yogyakarta.
Ketua KKMP Giwangan Sudaryanto menyampaikan bahwa koperasi di tingkat kelurahan belum bisa menjalankan seluruh tujuh program mandat pemerintah pusat sehingga bergerak bertahap sesuai kemampuan dan potensi wilayah. Ia mengatakan KKMP Giwangan mulai aktif sejak Juli 2025 dengan memproduksi sabun sebagai usaha awal, kemudian pada September mulai memasok kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Melalui aktivitas tersebut koperasi sudah berjalan, pengelola memperoleh gaji, dan sisa hasil usaha (SHU) sudah tersedia,” ujarnya.



