Kemendagri Kumpulkan 6 Pemerintah Provinsi di Solo Kawal Program Direktif Presiden Prabowo, Ada MBG hingga koperasi Merah Putih
Ringkasan AI
Ringkasan
Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan enam pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kota Solo, Jumat (5/6/2026), untuk mengawal program direktif Presiden Prabowo. Enam provinsi yang hadir ialah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Forum ini membahas implementasi program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, koperasi merah putih, hingga pembangunan tiga juta rumah.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyatakan setiap daerah memiliki pendekatan adaptif sesuai tantangan dan kapasitas wilayah. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah agar kebijakan berjalan efektif, termasuk menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Dampak
Kegiatan ini memastikan program prioritas nasional, termasuk koperasi merah putih dan MBG, berjalan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Masyarakat diharapkan menerima dampak kebijakan secara tepat sasaran melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan enam pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawal program direktif Presiden dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden bersama Komisi II DPR RI di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi kebijakan prioritas nasional berjalan efektif di daerah.
Enam provinsi yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Kemendagri sengaja mempertemukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional dapat terjaga sejak awal.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan program direktif Presiden mencakup isu-isu mendasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda, hingga koperasi merah putih.
Menurut Yusharto, setiap daerah memiliki cara sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan prioritas nasional. Pelaksanaan program di daerah tidak bisa berlangsung seragam karena setiap wilayah memiliki tantangan dan kapasitas yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang adaptif. Kegiatan ini juga membahas berbagai tantangan implementasi, mulai dari koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas data, hingga efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Yusharto menilai, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan koperasi merah putih di tingkat daerah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan saat ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan pemerintah pusat harus benar-benar melibatkan pemerintah daerah agar kebijakan prioritas nasional, salah satunya koperasi merah putih, berjalan sukses. Kemendagri saat ini keliling daerah untuk memastikan kebijakan prioritas nasional dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif di daerah dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing.
