Menkop Gandeng K/L Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis koperasi
Ringkasan AI
Ringkasan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani MoU dengan BKKBN, Kementerian PPPA, BSN, BPJS Ketenagakerjaan, PIP Kemenkeu, dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, Senin (11/5). Kolaborasi ini menargetkan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar program prioritas nasional berjalan terpadu.
Kerja sama mencakup inkubasi, pembiayaan, dan pemasaran produk kelompok perempuan melalui gerai koperasi, serta pengoperasian gerai obat dan klinik desa yang juga mendukung pengasuhan dan perlindungan anak. Sinergi lain meliputi pembentukan badan usaha koperasi bagi kelompok binaan, standardisasi produk, perlindungan tenaga kerja, dan penguatan pembiayaan.
Dampak
Bagi desa, program ini memperluas akses pembiayaan, pendampingan usaha, standar mutu, serta perlindungan sosial bagi pengelola dan pekerja koperasi. KDKMP juga didorong menjadi simpul layanan komunitas, termasuk pelatihan lokal dan kanal pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menteri koperasi Ferry Juliantono menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Pernyataan itu ia sampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian koperasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat program prioritas pemerintah, termasuk penguatan program koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
MoU tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ferry menyebut kolaborasi antar lembaga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program prioritas nasional berjalan optimal. Menurut dia, kerja tim yang kuat dibutuhkan supaya pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ferry menjelaskan, fokus kolaborasi ini adalah mendorong penguatan KDKMP melalui dukungan lintas sektor, mulai dari pengembangan usaha, standardisasi produk, hingga perlindungan sosial. Bersama Kementerian PPPA, produk hasil kelompok perempuan desa akan diinkubasi, dibiayai, sampai dipasarkan melalui gerai koperasi desa. Program KDKMP juga disebut akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang sekaligus berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak.
Kementerian koperasi juga bersinergi dengan BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa memiliki badan usaha koperasi. Di sisi lain, kerja sama dengan BSN ditujukan agar produk koperasi memenuhi standar sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. “Kolaborasi dan tim yang kuat dibutuhkan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan optimal,” kata Ferry.
Untuk perlindungan sosial, Ferry meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengelola koperasi, dari manajer hingga tenaga keamanan dan keuangan. Dari sisi permodalan, ia berharap dukungan PIP di bawah Kementerian Keuangan dapat memperkuat pembiayaan unit usaha dan kelompok binaan yang bertransformasi menjadi koperasi. Ferry menilai penguatan skema pembiayaan ini penting agar usaha desa memiliki fondasi yang lebih berkelanjutan.
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menilai program pemberdayaan keluarga, termasuk kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), berpotensi disinergikan dengan koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengusulkan agar KDKMP menjadi pusat laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus pusat pelatihan masyarakat lokal. Ia juga mendorong keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan KDKMP.
